Setelah membahas kebijakan makro di Bagian 1 dan konflik lingkungan di Bagian 2, kita tiba di jantung persoalan pariwisata hijau: Masyarakat.
Di atas kertas, program pemerintah untuk mengembangkan ribuan “Desa Wisata” adalah langkah brilian. Ini adalah upaya mendemokratisasi ekonomi, memindahkan kue pariwisata dari konglomerat hotel di kota besar ke kantong-kantong pedesaan. Namun, tanpa eksekusi yang etis, inisiatif ini menyimpan bahaya laten: komersialisasi kemiskinan dan eksotisme budaya yang mengubah warga desa menjadi sekadar objek tontonan.
Fenomena ini dikenal sebagai risiko “Human Zoo” atau kebun binatang manusia—di mana wisatawan datang, memotret warga lokal yang sedang beraktivitas seolah-olah mereka adalah pameran museum, lalu pulang tanpa interaksi bermakna.
Jebakan “Top-Down”: Mengapa Banyak Desa Wisata Mati Suri?
Tantangan terbesar pariwisata berbasis komunitas (Community Based Tourism/CBT) di Indonesia adalah metode pengembangannya. Banyak desa wisata lahir karena instruksi “dari atas” (Top-Down) demi mengejar target proyek pemerintah daerah, bukan karena kesadaran warga (Bottom-Up).
Akibatnya, kita sering melihat gerbang selamat datang yang megah dan spot foto instagramable yang dibangun kontraktor, namun terbengkalai enam bulan kemudian. Mengapa? Karena masyarakat lokal tidak merasa memiliki. Mereka hanya dianggap sebagai pegawai, bukan pemilik bisnis.
“Desa wisata yang berkelanjutan tidak bisa diciptakan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati semata. Ia harus tumbuh dari keresahan dan harapan masyarakat desa itu sendiri. Tanpa ‘sense of ownership’, pariwisata hanya akan menjadi tamu asing yang mengganggu ritme desa.” — Analisis Asosiasi Desa Wisata Indonesia (ASIDEWI).
Belajar dari Sang Juara: Penglipuran dan Nglanggeran
Untuk memahami Green Tourism yang sejati dari aspek sosial, kita harus melihat dua barometer sukses Indonesia: Desa Penglipuran (Bali) dan Desa Nglanggeran (Yogyakarta). Keduanya telah diakui dunia (UNWTO Best Tourism Villages), bukan karena infrastruktur mewah, tapi karena keteguhan adat.
Di Penglipuran, pariwisata tunduk pada adat, bukan sebaliknya. Mereka memiliki Awig-awig (hukum adat) yang ketat. Kendaraan bermotor dilarang masuk ke jalan utama desa demi menjaga kesucian dan kebersihan udara—sebuah praktik low carbon yang sudah mereka lakukan jauh sebelum istilah itu tren. Warga lokal adalah tuan rumah yang berdaulat; mereka menentukan area mana yang boleh dimasuki turis dan mana area suci (privat).
Sementara di Nglanggeran, kuncinya adalah pemuda. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dimotori anak muda berhasil mengubah tebing batu yang dulu dianggap tidak berguna menjadi aset ekowisata bernilai miliaran rupiah per tahun. Kemenangan Nglanggeran adalah kemenangan regenerasi; pariwisata berhasil mencegah urbanisasi pemuda desa ke kota.
Ekonomi Berkeadilan: Siapa yang Menikmati Kue Pariwisata?
Pariwisata hijau harus menjamin keadilan ekonomi. Seringkali, label “Ekowisata” di daerah terpencil justru dikuasai investor asing atau Jakarta yang membangun Eco-Resort mewah, sementara warga lokal hanya menjadi tenaga pembersih kebun atau penari yang dibayar murah.
Model yang ideal adalah kepemilikan saham oleh komunitas atau koperasi desa. Di beberapa desa wisata maju, pendapatan tiket masuk dibagi secara transparan: sekian persen untuk kas desa, sekian persen untuk konservasi lingkungan, dan sisanya untuk pengembangan SDM.
Ini adalah bentuk nyata dari pilar Prosperity (Kesejahteraan) dalam konsep keberlanjutan. Uang yang dibelanjakan wisatawan untuk membeli kerajinan tangan atau menginap di homestay milik warga akan berputar kembali di desa, menyekolahkan anak-anak mereka, dan memperbaiki sanitasi desa.
Kesimpulan Akhir Seri: Masa Depan di Tangan Kita
Perjalanan Indonesia menuju pariwisata hijau masih panjang dan terjal.
Dari Bagian 1, kita belajar bahwa pemerintah sedang berusaha keras mengubah haluan kapal besar pariwisata dari kuantitas ke kualitas. Dari Bagian 2, kita melihat betapa sulitnya menyeimbangkan nafsu investasi dengan rem darurat konservasi di Komodo dan Raja Ampat. Dan di Bagian 3 ini, kita diingatkan bahwa pada akhirnya, pariwisata adalah tentang memanusiakan manusia.
Indonesia memiliki segalanya untuk menjadi pemimpin dunia dalam Green Tourism. Kita punya hutan hujan, terumbu karang, dan keragaman budaya yang tak tertandingi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi “Apa potensi kita?”, melainkan “Apakah kita cukup bijak untuk mengelolanya tanpa merusaknya?”
Jadilah wisatawan yang cerdas. Pilihan Anda—di mana Anda menginap, apa yang Anda beli, dan bagaimana Anda bersikap—menentukan masa depan wajah pariwisata Indonesia.
Ini adalah artikel penutup dari seri “Wajah Asli Pariwisata Hijau Indonesia“.
👉 Baca Bagian 1: Selamat Tinggal “Mass Tourism”: Pertaruhan Indonesia pada Wisatawan Berkualitas
👉 Baca Bagian 2: Dilema Komodo: Saat Ambisi Investasi Bertabrakan dengan Konservasi
