Indonesia sedang berada di persimpangan jalan sejarah pariwisatanya. Selama beberapa dekade, kesuksesan diukur semata-mata dari angka: jumlah kedatangan wisman (wisatawan mancanegara) dan tingkat hunian hotel. Namun, pasca-pandemi, narasi tersebut berubah total. Istilah Green Tourism kini bukan lagi sekadar pemanis pemasaran (gimmick), melainkan strategi pertahanan hidup ekonomi dan ekologi nasional.
Laporan ini menyoroti pergeseran dari Mass Tourism menuju Quality & Regenerative Tourism, serta tantangan nyata di lapangan.
1. Mengubah Paradigma: Dari Kuantitas ke Kualitas
Inti dari Green Tourism di Indonesia saat ini adalah dekarbonisasi dan keberlanjutan. Pemerintah menyadari bahwa pariwisata massal yang tidak terkontrol (overtourism) di Bali dan beberapa destinasi prioritas justru merusak aset utama pariwisata itu sendiri: alam.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa era mengejar angka semata telah berakhir. Fokus kini beralih pada wisatawan yang tinggal lebih lama dan peduli pada dampak lingkungan.
Kutipan Langsung: “Pariwisata era baru ini bukan lagi soal kuantitas, tapi kualitas. Kita bicara soal length of stay (lama tinggal) yang lebih panjang dan spending (pengeluaran) yang lebih besar kepada ekonomi lokal… Isu perubahan iklim adalah isu nyata. Oleh karena itu, kita luncurkan Carbon Footprint Calculator agar wisatawan bisa menghitung jejak karbon mereka dan melakukan offsetting (penyerapan jejak karbon) dengan menanam pohon.”
— Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Sumber: Siaran Pers Kemenparekraf terkait Peluncuran Carbon Footprint Calculator.Baca Sumber Resmi
2. Desa Wisata sebagai Garda Depan
Berbeda dengan negara lain yang memulai green tourism dari teknologi hotel bintang lima, Indonesia memulainya dari akar rumput: Desa Wisata.
Desa Nglanggeran di Yogyakarta dan Penglipuran di Bali adalah bukti empiris bahwa konservasi lingkungan bisa berjalan beriringan dengan profitabilitas. Di Nglanggeran, pemuda desa berhasil mengubah tebing karst yang tadinya tidak bernilai ekonomis menjadi destinasi ekowisata kelas dunia tanpa merusak struktur batuan.
Namun, tantangannya adalah konsistensi. Ketua Asosiasi Desa Wisata Indonesia (ASIDEWI), Andi Yuwono, sering menekankan bahwa “hijau” bukan hanya soal pohon, tapi soal mentalitas tuan rumah.
Perspektif Lapangan: Keberhasilan Green Tourism di desa tidak diukur dari berapa banyak turis yang datang, melainkan seberapa kuat masyarakat lokal mempertahankan budaya dan alamnya dari gempuran komersialisasi. Konsep ini dikenal sebagai Community Based Tourism (CBT).
3. Ancaman “Greenwashing” dan Kritik Pengamat
Tidak semua label “Eco-Tourism” di Indonesia murni. Fenomena Greenwashing—di mana hotel atau operator tur mengklaim ramah lingkungan padahal praktiknya merusak—menjadi sorotan tajam para pengamat.
Pengamat pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman, Chusmeru, memberikan analisis tajam mengenai hal ini. Menurutnya, tanpa regulasi dan sanksi yang ketat, Green Tourism hanya akan menjadi jargon kosong.
Kutipan Analisis: “Pariwisata berkelanjutan tidak boleh berhenti pada jargon. Masih banyak destinasi yang mengaku ‘wisata alam’ namun tidak memperhatikan daya dukung lingkungan (carrying capacity). Akibatnya, terjadi penumpukan sampah dan alih fungsi lahan yang masif… Pemerintah harus memiliki indikator yang tegas, bukan sekadar imbauan.”
— Chusmeru, Pengamat Pariwisata.
Dikutip dari wawancara dengan Antara News mengenai Tantangan Pariwisata Berkelanjutan.Baca Sumber Berita
4. Studi Kasus Nyata: Konservasi vs Investasi di Taman Nasional Komodo
Salah satu titik perdebatan Green Tourism paling panas terjadi di Taman Nasional Komodo. Rencana pembangunan infrastruktur pariwisata (sering disebut sebagai proyek “Jurassic Park”) memicu perdebatan global mengenai keseimbangan antara pendapatan negara dan konservasi spesies purba.
UNESCO sempat memberikan peringatan keras terkait Environmental Impact Assessment (AMDAL) di kawasan ini. Hal ini menjadi ujian nyata bagi Indonesia: Apakah kita benar-benar menerapkan Green Tourism, atau hanya menjual alam demi investasi?
Pemerintah merespons dengan menetapkan pembatasan jumlah pengunjung dan menaikkan tarif konservasi (meskipun penerapannya mengalami dinamika tarik-ulur kebijakan), yang bertujuan untuk menyaring mass tourism.
Kesimpulan & Data Pendukung
Transformasi menuju pariwisata hijau di Indonesia menghadapi tiga hambatan struktural utama:
- Energi: Sebagian besar destinasi wisata pulau terpencil masih bergantung pada Diesel (PLTD). Transisi ke panel surya berjalan lambat karena biaya investasi awal yang tinggi.
- Sampah: Sistem pengelolaan sampah terpadu di daerah wisata masih sangat lemah.
- Edukasi: Kurangnya pemahaman pelaku wisata kecil tentang standar keberlanjutan global.
Namun, optimisme tetap ada. Indeks Kinerja Pariwisata (Travel and Tourism Development Index/TTDI) Indonesia terus membaik, sebagian besar didorong oleh prioritas pada keberlanjutan alam.
Artikel ini adalah seri “Wajah Asli Pariwisata Hijau“. Kami membagi menjadi beberapa bagian
👉 Bagian 1: Selamat Tinggal “Mass Tourism”: Pertaruhan Indonesia pada Wisatawan Berkualitas
👉 Bagian 2: Konflik Konservasi: Saat Ambisi Investasi Bertabrakan dengan UNESCO di Komodo
👉 Bagian 3: Pemberdayaan Masyarakat: Mencegah Desa Wisata Menjadi “Kebun Binatang Manusia”
